Connect with us

Brita Kita

DPRD Provinsi Sultra : Bank Sultra Tarancam Dipidana

Foto Suasana Rapat Dengar Pendapat di Gedung Paripurna DPRD Sultra (Foto: Adam britakita.id)

Metro

DPRD Provinsi Sultra : Bank Sultra Tarancam Dipidana

Kendari, Britakita.id

Menurut DPRD Provinsi Sultra PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah melakukan tindak pidana karena telah melanggar pasal Perbankkan. Karena telah memberikan credit kepada petani Singkong tanpa melakukan prosedur pemberian kredit sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Sultra, Rasyid saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Singkong Gajah Indonesia (SGI), PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN), PT BPD, dan Petani di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Selasa (14/1/20). Yang mengatakan Bank Sultra banyak melanggar pasal perbankkan.

“Bila tidak ada titik terang maka perkara ini pasti akan mengarah ke tindakan pidana,” ujarnya.

Rasyid menguraikan, seharusnya pihak Bank Sultra selaku pemberi credit kepada petani, terlebih dahulu melakukan analisa. Seperti analisa lahan, tanah dan masih banyak lagi.

“Takutnya terjadi seperti ini, asumsi satu Hektare bisa menghasilkan singkong gajah 80 ton, namun faktanya bervariasi, ada 7 ton, dan paling pajak 22 ton lebih,” papar bang Rasyid sapaan karibnya.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Bank Sultra dalam hal ini tidak melakukan analisa. Sehingga hal ini tidak bisa dibebankan kepada petani untuk menanggulangi pinjaman di Bank Sultra.

“Harusnya di sini yang bertanggung jawab adalah pihak asuransi,” urainya.

Tak hanya itu, petani tidak mengelola sendiri uang yang dipinjamkan oleh pihak Bank BPD. Jadi, lagi-lagi hal ini tidak boleh ditanggulangi oleh petani.

“Oleh karena itu, hal ini harus kita komunikasikan dulu dengan pihak BPD dengan melibatkan Gubernur Sultra, agar utang petani diputihkan dan dikembalikan sertifikat tanahnya,” tegasnya.

Rasyid juga menjelaskan pihak Bank Sultra bekerja sama dengan PT SGI dan PT SMPN, memberikan dana kepada petani sebanyak 25 juta perhektare dengan projek penanaman singkong gajah di Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konsel, Sultra.

“Namun ditengah perjalanan terdapat masalah, karena petani tidak mencapai asumsi pihak PT SGI dan PT SMPN, sehingga uang credit yang diberikan Bank Sultra, hingga akhirnya kerja sama tersebut putus,” jelasnya.

Ditempat yang sama salah satu petani singking Robin mengaku, bahwa dirinya bersama 36 orang lainnya di Sabulakoa dan Wonua Koa atas proyek tersebut tersandera dan dianggap sebagai kreditur macet. Pasalnya dalam pelaksanaan kegiatan penanaman singkong gajah tersebut, masyarakat yang memiliki lahan diberikan credit sebesar Rp 25 Juta perhektar dengan jaminan sertifikat.

Namuan dalam pelaksanaan, mulai dari penggarapan atau land claring, hingga penanaman, pemeliharaan dan masa panen, masyarakat tidak pernah melihat uang tersebut di buku tabungan yang dimaksud. Bahkan warga hanya diberikan list atas pembayaran kegiatan penanaman singkong tersebut.

“Makanya kami mengadu di DPRD Sultra terkait sertifikat yang disandera oleh Bank Sultra. Parahnya lagi kami dituntut untuk mengembalikan dana credit yang dikeluarkan oleh Bank Sultra, tapi itu tidak mungkin kami bayar. Dan kami juga meminta agar sertifikat kami dikembalikan,” sambungnya.

Sementara itu Plt Direktur Bank Sultra Abdul Latif mengakui baru mengetahui kegiatan tersebut, mengingat dirinya baru menjabat sebagai Direktur baru kurang lebih 3 bulan di Bank Sultra. Akan tetapi, soal utang petani itu harus dibayar, karena credit tersebut merupakan aset Bank Sultra.

“Kalau diputihkan, pertanyaannya siapa yang akan mengganti uang tersebut, karena Bank Sultra tidak mempunyai dana untuk menggantinya,” paparnya.

Laporan: Adam
Editor: Ruddi


Continue Reading

More in Metro




To Top
error: Content is protected !!