Connect with us

104 Hari Bejalan, Kasus PT OSS Telah Masuk Proses Penyidikan

Penyegelan beberapa alat berat PT OSS oleh Polda Sultra bersama Mabes Polri, 28 Juli 2019 lalu

Hukrim

104 Hari Bejalan, Kasus PT OSS Telah Masuk Proses Penyidikan

Kendari, Britakita.id

Genap 104 hari kasus penyegelan ratusan alat berat PT Obsidian Stainless Steel (OSS) oleh Polda Sultra bersama Mabes Polri. Dimana penyegelan tersebut karena PT OSS diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra.

Saat itu tanggal 28 Juli 2019 lalu, polisi menemukan adanya aktivitas penggalian tanah urug yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan RI.

Kasubbit Penmas Polda Sultra, Kompol Agus Mulyadi saat dikonfirmasi Sabtu (2/11/2019) terkait perkembangan kasus tersebut, mengatakan proses hukum terhadap dugaan penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT OSS masih terus berjalan, dan sudah masuk dalam tahap penyidikan, yang artinya kasus tersebut benar-benar melanggar hukum.

“Kasus ini terus berjalan dan telah masuk dalam proses penyidikan ,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi – saksi yang mengetahui persoalan tersebut. Selain itu juga, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Namun, Agus masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai berapa jumlah dan dari mana saksi serta saksi ahli yang telah diperiksa penyidik.

“Kasus masih dalam penyidikan, tahap pemeriksaan saksi – saksi dan saksi ahli. Belum ada tersangka. Hanya itu yang bisa saya infokan,” tutup Agus.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart mengatakan dalam aturan Undang – Undang Minerba, setiap aktivitas penambangan yang masuk ke kawasan hutan harusnya mengantongi IPPKH.

“Melanggar pasal 89 ayat (2) huruf a, b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan belum memiliki iUP melanggar pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba,” jelasnya, 28 Juni 2019 lalu.

Untuk diketahui, berdasarkan aturan pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Tidak hanya itu, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai pasal 119 UU Minerba, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Laporan: Adam
Editor: Ruddi


More in Hukrim




To Top
error: Content is protected !!